AktualInvestigasi.Com_Jakarta , Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut pihaknya akan melakukan prosedur standar untuk m...
AktualInvestigasi.Com_Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut
pihaknya akan melakukan prosedur standar untuk menelusuri dugaan kebocoran data
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
“Kita biasanya akan memanggil atau berkoordinasi dengan yang
namanya pengendali data, dalam hal ini kalau Dukcapil itu kan adanya di
Kemendagri, nanti kita akan koordinasi termasuk juga dengan BSSN,” ujar Usman
Kansong , Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP)
Kominfo di Kantor Kominfo, Jakarta, Senin (17/7).
Tubuh Berita
“Ya itu standar,” imbuhnya.
Usman menyebut pihaknya akan mendengarkan laporan dari Disdukcapil. Kemudian, BSSN biasanya akan melakukan audit untuk “mencari tau data yang mana yang bocor, berapa banyak, baru kemudian dilaporkan ke Kominfo kita akan lihat kalo ada pengendalian data yang tidak baik maka sudah diatur dalam PP 71
tahun 2019 sanksi apa yg bisa kita jatuhkan kepada pengendali data.”
Sebelumnya, sebanyak 337 juta data masyarakat di Direktorat
Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diduga mengalami kebocoran dan
dijual di forum online hacker BreachForums.
Kebocoran itu diungkap Teguh Aprianto, pendiri Ethical
Hacker Indonesia, di media sosial pada Minggu (16/7). Teguh menjelaskan data
yang dipastikan bocor adalah nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu
Keluarga (KK), tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ibu, nomor akta
lahir, nomor akta nikah dan lainnya.
“Kali ini yang bocor adalah data kita semua di Dukcapil
sebanyak 337 juta data,” tulis Teguh.
Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri Teguh
Setyabudi sudah merespons dugaan kebocoran data yang menimpa pihaknya.
Menurutnya, data yang disebar di BreachForums tersebut tidak sama dengan data
yang ada di database Ditjen Dukcapil.
“Yang bisa kami informasikan adalah bahwa data yang ada di
Breachforums dilihat dari format elemen datanya tidak sama dengan yang terdapat
di database kependudukan yang ada di Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil saat
ini,” kata Teguh kepada wartawan di Jakarta, Senin (17/7).
Ekor Berita
Saat ini, lanjut Teguh, pihaknya bersama para pemangku
kepentingan terkait, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melaksanakan dua agenda,
yakni audit investigasi dan mitigasi preventif.
ليست هناك تعليقات